HARI-HARI di awal Juni 1977, Gubernur Ali Sadikin sebagai penguasa Jakarta bisa saja memanggil semua lurah datang menghadap, lalu pidato untuk pamitan. Tapi bukan itu yang dilakukannya. Bang Ali justru keliling mengunjungi seluruh kelurahan, hanya didampingi satu ajudan.

Pertemuan dengan para lurah begitu akrab. Dan warga setempat pun tumpah-ruah berebut menyalaminya. Di tiap kelurahan, Bang Ali selalu mengingatkan. “Pak Lurah, penghijauan yang kita lakukan sekarang baru pohon-pohon sementara,” katanya. “Cepat susulkan menanam pohon
yang awet, seperti mahoni, pohon asem, kenari, kayak zaman Belanda dulu”.

Sejauh yang kita amati, pesan Bang Ali itu tampaknya dilupakan begitu saja. Namun dalam skala besar, sulit melupakan jejak-langkahnya selama mengurus Jakarta. Bukan sekadar pembangunan fisik yang dikerjakannya hingga Jakarta layak menjadi Ibukota Republik Indonesia. Tapi lebih
dari itu: mencakup pelbagai faset kebutuhan hayati manusia, lahir batin. Ali Sadikin sebagai gubernur benar-benar mewujudkan prinsip mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau korps.

Jauh sebelum orang punya nyali mempersoalkan demokrasi dan sistem politik yang bersih, Ali Sadikin sudah melakukannya. Malahan masih dalam orbit pemerintahan, sebagai gubernur ia membuktikan cara berpolitik secara fair. Hasilnya, dalam pemilihan umum 1977 Golkar kalah justru di Jakarta.

Setelah keluar dari orbit birokrasi, nama Ali Sadikin kian berkibar — dan tetap konsisten memperjuangkan sistem politik yang sehat. Dengan risiko: “hak politiknya” sempat dibungkam. Namun sebagai anak bangsa yang turut dalam kancah perjuangan menegakkan kemerdekaan, ia tidak pernah goyah.

Begitu banyak souvenir penting untuk seluruh lapisan masyarakat dan beragam profesi di Jakarta. Misalnya, untuk dunia kesenian. Sejarah membuktikan, kesenian maju berkat dukungan seorang maecenas – semacam dermawan.

Kalangan seniman terkemuka, seperti Trisno Soemardjo, Oesman Effendi, Asrul Sani, Ajip Rosidi, dan lain-lain, waktu itu berhasil meyakinkan Bang Ali bahwa Jakarta sebagai Ibukota RI patut memiliki pusat kesenian. Maka bekas areal Kebon Binatang seluas 6 hektar di Jalan Cikini Raya 73, lalu dibangun menjadi Pusat Kesenian Jakarta (PKJ).

Sekaligus disebut Taman Ismail Marzuki (TIM), untuk mengenang jasa komponis asal Betawi itu. Bang Ali meresmikannya didampingi Nyonya Ismail Marzuki, 10 November 1968.

Konseptor acara PKJ-TIM adalah Dewan Kesenian Jakrta (DKJ), beranggotakan seniman dari berbagai cabang kesenian. Bang Ali berpesan kepada para seniman agar mampu mengurus diri sendiri. “Jangan sampai ada pejabat pemerintah campur tangan dalam pengelolaan Pusat Kesenian ini,” katanya.

Bang Ali menjadi maecenas bukan hanya buat dunia kesenian, tapi juga untuk bidang kewartawanan. Souvenir penting beliau ialah kelahiran majalah Tempo. Silakan lihat lagi bundel majalah berita mingguan itu. Di nomor perkenalan, nama penerbitnya: “Jajasan Jaya Raya”. Edisi pertama 6 Maret 1971 sampai dengan 1974, tertulis “Badan Usaha Jaya Press Jajasan Jaya Raya”, dan kemudian “Jaya Press” saja.

“Yayasan Jaya Raya”, lembaga sosial milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Ketua dewan komisarisnya secara ex officio gubernur. Sebagai satu di antara “orang dapur” di majalah itu, saya dapat bocoran dari pengurus keuangan, begini: sampai dengan 1974, modal yang dicadangkan sebesar Rp 20 juta, terpakai Rp 17 juta — dan bisa dikembalikan kepada yayasan.

Tanggapan Gubernur Ali Sadikin, waktu itu: “Kalian harus menjadikan swasta penerbitan ini. Tempo jangan menjadi corong pemerintah!”. Itulah awal berdirinya PT Grafiti Pers.

Sang “penguasa Jakarta” ini begitu tulus menampilkan sikapnya yang tidak haus kekuasaan. Padahal baru saja “penguasa republik” unjuk kuasa dengan memberangus 13 media-cetak nasional setelah perstiwa 15 Januari 1974 alias “Malari”, ingat?

Bang Ali pernah menyatakan bahwa ia menganggap berjuang sebagai ibadah, untuk membela dan menegakkan kejujuran. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sikapnya itu diwujudkan dalam tindakan nyata secara paripurna.

Dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta (1966-1977)” terbitan Sinar Harapan, Jakarta, wartawan kawakan Mochtar Lubis menulis pengantar. Buku ini, katanya, seandainya saya menjabat Presiden Republik Indonesia, akan saya jadikan buku wajib bagi semua siswa pendidikan untuk menjadi pegawai negeri, jadi bacaan wajib bagi semua anggota birokrasi pemerintahan, dari berbagai pegawai rendah hingga ke tingkat direktur jenderal, menteri dan malahan seorang presiden dan wakil presiden sendiri.

Bang Ali berpulang ke Rahmatullah usia 81 tahun,tepat pada peringatan “Seabad Hari Kebangkitan Nasional”. Kaitan kejadian ini seakan mengisyaratkan satu hal: untuk bangkit dari keterpurukan bangsa ini, mampukah para pengurus negara meneladani sikap hidup serta tindakan nyata kepemimpinan Ali Sadikin?

Jawabannya patut datang dari generasi muda kini — yang 5 atau 10 tahun mendatang bakal mengisi orbit pengurus negara. Lebih jauh, silakan kenali “sosok fenomenal” ini — yang mungkin lahirnya 100 tahun sekali, melalui berbagai bacaan yang sudah lama ada di toko buku.

Letnan Jendral (Marinir) Ali Sadikin sangat patut dan layak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, dan itu tidak terjadi sesuai wasiat almarhum. Namun di “Taman Sejarah” kepemimpinan negeri ini namanya niscaya terukir: Ali Sadikin: Souvernir Abad XX.

—
Ed Zoelverdi
- Jurnalis; Anggota Society of Betawi

GATRA, 28 MEI 2008 - Kolom

written by matkodak \\ tags: ali sadikin, bangsa, pahlawan, souvenir, tokoh