Kalibataku — singkatan kali-bagi-tambah-kurang, selama ini bikin bingung pabrik kalkulator. Sebab tombol bagi-membagi dibikin macet. Ternyata itu cerita kuno sudah. Kalibataku versi abad 21, jauh lebih meriah dan … amit-amit!
SORE kemarin tiba-tiba Mat Gawat mencogok di rumah, setelah tiga hari tak kelihatan batang hidungnya. “Susah memang ini masyarakat ente,” gerutunya, sembari membanting topi petnya yang lusuh. Kepalanya yang botak berkilat oleh keringat. Belum sempat saya bertanya, dia menyerocos: “Mana tuh kopi jahe, mainkan…”
Gayanya mirip bos, maklum, dia pensiunan orang penting. Mau dibilang post power syndrome, ada juga meski tidak terlalu. Sebab Mat Gawat sadar juga bahwa “gaya kantoran” tak cocok dibawakan dalam pergaulan di masyarakat. Dan sebagai pensiunan, Mat Gawat tidak sudi disebut “mantan”, sebab, katanya, mantan artinya kan manusia-restan.
Punya pengalaman panjang jadi bos di perusahaan swasta, beberapa tahun sebelum pensiun Mat Gawat sudah menyiapkan sekoci. Dia buka perusahaan sendiri yang disebutnya masih kecil-kecilan. Merasa dapurnya aman, ia pun membagi waktu untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungannya. Beberapa hari belakangan, katanya, dia sibuk jadi panitia 17-an tingkat RW.
“Ooo, aku kira kau sedang ke Hongkong,” saya bilang. “Jadi panitia 17-an, asyik dong.”
“Asyik apanya? Kau tau, barusan rapat panitia, aku minta supaya lomba panjat pinang ditiadakan, eh aku kalah suara…”
“Lho, kau bagaimana, sih? Lomba panjat pinang kan sudah lama jadi hiburan rakyat.”
“Hiburan sih hiburan, tapi coba perhatikan. Untuk bisa naik ke puncak harus injak kepala orang, lalu memlorot celana orang yang di atas. Ini kan tidak mendidik.”
“Aha! Kok tebulak-tebalik jadinya. Itu justru pendidikan yang sudah lama dipraktekkan para elit politik.”
“He.. he.. he.., betul juga, yak! Tapi ngomong-ngomong, ntar malam bagusnya kita ke Kalibata, ziarah di makam para pejuang kemerdekaan.”
Selesai menyeruput kopi jahe hangat, Mat Gawat menerawang sambil mengepulkan asap rokoknya. Agak lama juga dia tercenung, lalu berkata : “Aku pernah mimpi ketemu adik kakekku yang tewas semasa perang kemerdekaan dulu.”
“O, ya? Dalam mimpi itu apa kau sempat ngobrol dengan beliau?”
“Nggak sempat bicara, sih. Aku sedang momong cucu lalu melihat sosok beliau, dan wajahnya berlinang air mata memandang ke arah cucuku. Coba, mungkin kau paham apa kira-kira maknanya?”
“Ah, ente, bisa-bisanya kasih tebakan. Tapi kalau dibaca secara harfiah, beliau sedih ke arah cucu kau, karena situasi saat ini tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan memerdekaan negeri ini.”
“Oh, Kalibataku sayang Kalibataku malang…,” Mat Gawat bersenandung pilu, kemudian termenung lagi.
Saya lalu menjawil pundaknya. Dia menoleh : “Mau bilang apa lagi kau?” Saya hanya mengulangi ucapannya : “Kau bilang Kalibataku sayang, eh masih ingat kan arti lain dari kalibataku?”
“Ya, terang, dong. Kalibataku itu singkatan kali-bagi-tambah-kurang. Begitu kan yang kau maksud?”
“Naaa…, kau tau dong kalibataku versi abad 21.”
Bola mata Mat Gawat kembali berbinar. “Urusan kali-mengali di abad 21 ini lebih ganas dibandingkan zaman aku masih dinas dulu. Proyek Rp 400 juta enak saja digelembungkan jadi Rp 1 milyar. Itu baru contoh kecil.
Urusan bagi-membagi, kau pernah bilang tombolnya di kalkulator dibikin macet. Itu kuno. Justru untuk urusan bagi-membagi ini ada kelihaian luar biasa. Entah siapa yang bikin utang, tapi ribuan trilyun kok cucuku kebagian harus ikut bayar. Aku mau cari sekolahnya tuh, dia berutang orang lain yang bayar.”
Kalau sudah begini, sulit memotong pembicaraan Mat Gawat. Saya mau tanya soal tambah-menambah, cepat disenggaknya: “Tunggu! Ini masih urusan bagi-membagi. Ada lagi yang lebih dahsyat: untuk membangun citra baik-hati, eh duit dari kocek negara dibagi-bagikan.”
Di bagian ini terpaksa kita interupsi. “Eh, Mat. Ingat seperti diisyaratkan Francois Marie Arouet alias Voltaire (1694-1778): Secara umum, seni mengurus negara terletak pada kemampuan menghimpun sebanyak-banyaknya uang dari sebagian warganegara, lalu membagikannya kepada yang lain.”
“Betul itu! Tapi beda dengan main bagi-bagi gaya Robin Hood, uang pajak rakyat mungkin sah dibagi-bagikan sejauh memang membuka lapangan kerja bagi sebanyak-banyaknya warganegara. Rumusan Voltaire tadi intinya uang pajak dikelola untuk kesejahteraan yang merata. Efektif dan produktif, begitu loh!”
“Oke, bos. Lalu urusan tambah-menambah?”
“Coba periksa kau punya tagihan PBB — pajak bumi bangunan. Atas nama target, hitungannya enak saja ditambah-tambah tiap tahun. Tetanggaku merasa jadi warga bijak, rajin bayar pajak. Dia tak baca teliti formulir tagihan, sudah tujuh tahun bayar PBB, eh ukuran rumahnya digelembungkan dua kali lipat.
Jangan kau potong dulu, ini masih urusan tambah-menambah. Kau sering dengar pidato yang mengutip ungkapan ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’? Nah, coba simak baik-baik, kalimat itu amat gamblang artinya bahwa urusan kita cuma membawa beban melulu. Rakyat yang sudah terseok-seok masih ditambahi beban lagi. Dan lagi-lagi beban.
Sebelum kau sebut, biar aku bilang orang hidup yang membawa beban melulu memang ada dalam mitologi Yunani tentang nasib Sisyphus *>. Atau dalam lingkungan kerajaan yang zalim. Tapi dalam dunia yang beradab, manusia hidup dalam paket lengkap: ya punya kewajiban (bawa beban, oke), ya punya hak yang berimbang.
Dalam kaitan ini kita pergoki slogan yang santer dicanangkan : ‘Orang bijak bayar pajak’. Lihat? Ungkapan yang terkesan cantik itu, sungguh menekankan ‘beban melulu’ di pundak rakyat. Sudah waktunya — meski amat terlambat — ada slogan ‘Bayar pajak hidup enak!’
Bercermin dari negara-negara beradab, maka para wajib pajak punya hak memperoleh tunjangan negara — ketika dia kena pehaka, misalnya. Negara mengembalikan sebagian pajak yang pernah dibayar oleh si warganegara. Atau seorang anak sudah memasuki usia kerja, tapi belum kunjung tertampung di suatu lapangan kerja. Negara memberinya tunjangan sesuai standar hidup, sebab orang tuanya sudah bayar pajak.
Sekolah serta urusan kesehatan rakyat pun menjadi tanggungan negara. Kebutuhan pokok masyarakat diurus hingga harganya tidak sembarangan menggila. Semua dikelola tanpa menyebutnya sebagai subsidi. Istilah subsidi dikumandangkan seakan negara ‘berbuat baik’ terhadap rakyat. Padahal tugas mensejahterakan rakyat banyak ‘bukan kebaikan’ melainkan “kewajiban” pengelola negara — yang memungut uang pajak dari rakyat juga.”
Sampai di sini Mat Gawat kembali terdiam. Rokok di ujung jarinya sudah tinggal puntung, dia tersentak karena bunga kukunya nyaris terpanggang. Cepat dia sambung sebatang lagi. Masih termenung dia. Saya lalu ingatkan tentang urusan kurang-mengurangi.
“Bagian kurang-mengurangi ini lumayan marak di negeri kita. Aku punya sejawat tempo hari, kebelet kawin lagi lalu mengutip ucapan ustad: ‘lelaki boleh beristri lebih dari satu, kok’. Aku ingatkan, jika sebatas itu kalimat ini memang sedap dimamah-biak. Tapi simak jugalah kalimat lanjutannya, yakni : “asalkan mampu berbuat adil”. Nah, bagian kedua inilah yang sengaja dikurangi alias disunat seenaknya. Coba, kau punya contoh lain?”
“Tadi kau kutip pemo ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.’ Ini terkesan hanya sebagai beban melulu, karena ada bagian kalimat yang bukan cuma dikurangi, tapi bahkan dibuang.”
“Nah, apa sih bunyi selengkapnya ungkapan itu?”
“Paket utuh ungkapan itu kita kutip dari aslinya — Bahasa Minang, begini: sadanciang bak basi, saciok bak ayam; tabang sapulun, hinggok sacakam; barek samo dipiku, ringan samo dijinjiang; salapiak duduak, sajamba makan.”
“Wah, bagian ini perlu terjemahkan, dong.”
“Sedencing bak besi, seciap bak ayam, suatu gambaran kekompakan serta guyubnya sebuah komunitas. Dan lebih dipertegas dalam rumusan ‘terbang sepulun, hinggap secekam’ — bagaikan burung yang biasa terbang berombongan, tertib, teratur alias tidak serabutan menampilkan maunya sendiri-sendiri.
Dan jika ada masalah, besar atau kecil, ya ditanggung bersama. Itulah yang dikiaskan sebagai ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’. Selepas dari menanggulangi aneka persoalan, baik berat maupun ringan, ada giliran untuk sama-sama duduk setikar. Simbolik tentang kesetaraan.
Dan makan dalam satu hidangan bersama, mengisyaratkan adanya hak yang imbang. Itu maksud dari ungkapan ‘duduk selapik, makan sejambal. Dengan memahami kalimat seutuhnya, pemeo itu mengisyaratkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ditata secara berimbang : dalam paket kewajiban ada hak-hak yang melekat.
“Ooooo, bagitu, yak! Jadi, selama ini kita cuma disuguhi potongan-potongan pemeo yang begitu luhur. Cilakanya, di mata awam si pembicara dianggap sebagai ‘tokoh bijak’. Terkesan sudi sama memikul yang berat, dan sama menjinjing yang ringan, bersedia senasib-sepenanggungan dengan kaum jelata. Itu kesan awam.
Aku jadi ingat pantun yang sering kau sebut : makanan udang ya udang juga, tapi udang landir-landir; makanan orang ya orang juga, tapi orang pandir-pandir. Terus-terang, aku sekarang juga ikut jadi MC alias momong cucu, supaya kelak dia menjadi manusia yang tidak pandir alias culun bin lo’on. Amit-amit!”
Mardeka!
Ed Zoelverdi
1:36 AM 8/17/2008
—–
*> Dalam mitologi Yunani, Sisyphus adalah raja bergajul yang dihukum di Tartarus. Ia harus mendorong sebungkah batu yang amat besar ke atas bukit. Setiba di puncak, batu itu menggelinding ke bawah. Sisyphus harus menggotong kembali ke atas bukit, dan si batu pun melorot lagi. Beban ini berulang-ulang harus dilakukan sepanjang hidupnya.
Sosok Sisyphus kini digunakan sebagai ungkapan terhadap kegiatan yang tidak berkeruncingan alias tak jelas ujungnya, dan atau sekadar diulang-ulang, tapi tanpa manfaat. Juga mengacu pada tugas-tugas yang tak bermanfaat serta tidak dihargai.***